Sejumlah purnawirawan TNI mengeluarkan surat pernyataan,
yang salah satunya mengusulkan pergantian posisi Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka. Alasannya, selain tidak memiliki kapasitas, Gibran juga
merupakan produk pelanggaran etika. 
Tiga dari puluhan jenderal purnawirawan yang menyampaikan pernyataan sikap agar Gibran diganti dari kursi Wapres karena tidak layak dan tidak punya kapasitas.
Duduknya Gibran sebagai wapres dinilai hanya menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena manfaatnya sama sekali tidak ada. Malah memberatkan, sebab negara harus mengeluarkan dana untuk membayar buzzer guna membangun pencitraan bagi Gibran.
Semua itu merupakan terori propaganda yang pernah dilakukan Jokowi. Setelah tidak lagi menjabat presiden, Jokowi terus mendorong agar anaknya juga didampingi buzzer.
Para jenderal senior yang menyampaikan tuntutan itu bukanlah orang biasa. Mereka merupakan mantan petinggi militer yang sangat berperanguh di masanya. Jenderal itu, antara lain, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Yang mengejutkan lagi, mantan wakil presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno ikut menandatangani pernyataan itu.
Sikap para jenderal itu rupanya membuat Joko Widodo -- mantan presiden yang mendorong Gibran maju sebagai wakil presiden -- merasa kelabakan. Apalagi ia sendiri mengalami tekanan karena tudingan ijazah palsu.
Untuk mengatasi beban yang dialami Gibran, Jokowi diam-diam meminta sejumlah partai pendukungnya untuk membela Gibran.
Setidaknya ada dua partai yang terus menerus menyampaikan pembelaan kepada Gibran, yakni PSI yang memang dipimpin Kaesang Pengerap, adiknya Gibran, dan Golkar yang dipimpin sosok politisi binaan Jokowi, Bahlil Lahaladia.
 |
| Isi pernyataan sikap para jenderal purnawirawan |
"Gibran itu terpilih berdasarkan mandat rakyat, melalui Pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir. Tuntutan tersebut mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat," ungkap Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Minggu, (20/4/2025).
Andy menilai tuntutan para purnawirawan ini akan menjadi preseden buruk ke depan.
"Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi “lembaga tertinggi negara” yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana era Orde Baru," papar Andy.
Bahkan, Andy menganggap tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.
"Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat," pungkas Andy.
 |
| Wapres Gibran terus menjadi sorotan karena kemampuannya yang tidak layak |
"Yang penting tidak memaksakan kehendak," ujar Sarmuji saat dihubungi awak media Minggu (20/4/2025).
Meski para politisi ternak Jokowi terus menyampaikan pembelaan, namun desakan untuk Gibran mundur, tampaknya tidak juga berhenti. Gibran sendiri tidak mau memberi tanggapan atas desakan ini. Seperti ayahnya, ia hanya bisa planga plongo. Seakan tidak tahu apa-apa.
Pekan ini, diramalkan desakan untuk Gibran akan terus bergaung. Hal itu didasari pada kemampuan Gibran yang sama sekali tidak punya kapasitas menduduki jabatan wakil presiden.
Sejak menjabat sebagai wakil presiden, Gibran dikenal sebagai pejabat negara yang sangat takut masuk kampus untuk berdialog dengan mahasiswa. Satu-satunya kampus yang pernah didatangi Gibran adalah Universitas Syeikh Nawawi Al-Bantani di Serang, Banten.
Bukan untuk bertemu mahasiswa, tapi hanya sekedar meninjau pembangunan kampus itu karena pada saat itu mahasiswa sedang libur. Pada kesempatan itu Gibran hanya mau berdialog dengan petugas bangunan yang ada di sana, tidak dengan mahasiswa. ***
