 |
| Protes emak-emak karena ekonomi yang kian memburuk |
Kondisi ekonomi nasional dipastikan mengalami kesulitan akibat beban keuangan yang sangat besar. Pembayaran utang jatuh tempo yang mencapai Rp800 triliun tahun ini, minimnya investasi yang masuk, PHK di sejumlah perusahaan, dan anjloknya rupiah, membuat kesulitan itu kian parah pada pertengahan tahun ini.
Kondisi itu diperburuk dengan kebijakan tarif resiprokal (bea masuk) bagi sejumlah produk ekspor yang dikenakan Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 32 persen. Maka bisa dipastikan daya saing produk Indonesia di tingkat dunia akan jatuh.
Semua ini juga tidak lepas dari buah dari buruknya system penempatan keuangan yang dijalankan selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi. Demi mendapat pujian banyak orang, Jokowi jor-joran menempatkan uang untuk sektor infrastruktur yang secara ekonomi sebenarnya belum saatnya untuk diperkuat.
Apalagi ia juga banyak menguras APBN untuk proyek IKN yang jelas-jelas tidak berguna. Akibatnya, Pemerintahan sekarang yang merasakan dampaknya.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof. Didin S. Damanhuri mengungkapkan, dari kebijakan bea masuk impor yang diterapkan Amerika saja, Indonesia setidaknya mengalami tujuh buruknya.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) itu menyebutkan, dampak pertama yang akan dirasakan di Indonesia adalah depresiasi rupiah yang saat ini sudah menyentuh Rp16.700 per dolar AS.
"Entah sampai berapa dalam lagi depresiasi rupiah tersebut akan terjadi," ujar Didin, Kamis, 3 April.
Didin juga memproyeksikan akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran meningat terdapat banyak perusahaan yang memanfaatkan dolar dalam kegiatan usahanya. Hal ini menurut Didin bisa menyebabkan perusahaan tersebut mengambil langkah PHK sebagai langkah rasional korporasi.
"Ketiga, terjadi rentetan dampak terhadap berbagai kaitan usaha besar dengan UMKM karena ada rantai pasok ke depan dan ke belakang," kata dia.
Didin juga meminta agar pemerintah mengantisipasi makin turunnya penerimaan pajak yang saat ini bahkan sudah anjlok mencapai 30 persen. Di sisi lain, kata dia, akan ada penurunan daya beli masyarakat dalam beberapa wtu ke depan.
"Akan terjadi turunnya daya beli masyarakat secara lebih masif lagi yang kini pun sudah terjadi melemahnya daya beli masyarakat saat mudik baik jumlah orang maupun perputaran uang turun sekitar 24 persen," terang Didin.
Pengenaan tarif resiprokal sebesar 32 persen ini, menurutnya, akan menimbulkan sentimen pesimisme dalam UMKM dan usaha besar. Begitu pula dengan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 |
| Prof. Didin S. Damanhuri, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) |
"Oleh karena itu ada beberapa upaya yang sebaiknya dilakukan. Pemerintahan Prabowo Subianto segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian seraya melakukan upaya kerja sama ekonomi ASEAN, BRICSplus dan sebagainya," sambung Didin.
Didin menyatakan, perlu adanya re-adjustment atau penyesuaian kembali terhadap keseluruhan visi, misi serta program pemerintah dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
"Hendaknya disiapkan shifting pendanaan besar-besaran dari program jangka menengah dan panjang untuk memberikan stimulus besar-besaran kepada para pelaku usaha untuk membangkitkan pasar dalam negeri terutama kalangan UMKM dan daerah," beber Didin.
Dia menuturkan, langkah lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah menghentikan pengeluaran-penguaran APBN dan APBD yang dirasa tidak perlu.
Untuk rumah tangga, Didin meminta memprioritaskan belanja pada kebutuhan pokok sambil menghidupkan kembali kondisi saling tolong menolong antar keluarga atau tetangga.
"Terakhir, hendaknya aparat keamanan lebih bijak menghadapi situasi Kamtibmas yang mungkin meningkat dalam waktu dekat ini," tandas Didin.
Kemungkinan buruk ini bisa terjadi karena ekonomi yang kian sulit biasanya akan mendorong angka kriminal turut meningkat. Kasus perampokan dan berbagai kejahatan dengan motif ekonomi akan semakin meninggi. Maka itu ancaman buruk ini sudah seharusnya diantisipasi semua pihak. ***
