 |
| Deddy Sitorus dan Jokowi |
Meski sudah tidak lagi menjabat presiden dan tidak punya partai, aktivitas Jokowi dalam dunia politik masih cukup kuat. Ia bahkan mulai bersuara melawan para politisi PDIP yang kerap memojokkannya.
Yang terbaru, Jokowi menantang politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, untuk mengungkap identitas "utusan" yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatannya dari PDIP serta meminta pencopotan Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP.
Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut.
"Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Kalau memang ada saya mengutus orang mengenai masalah itu, harusnya disebutkan saja siapa (utusannya) gitu loh biar jelas," ujar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto. Mantan kader PDIP itu mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya.
"Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya," ujarnya dengan nada tegas.
Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih diam terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.
"Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya," lanjutnya.
Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa pernah seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi," ujar Deddy dalam keterangan yang diterima Kajianberita.com pada Kamis (13/3/2025).
Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum.
"Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ungkapnya.
Deddy meyakini bahwa kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. Ia menegaskan bahwa tuduhannya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang.
"Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," ujarnya.
"Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini," lanjutnya.
Sudah tentu, menurut Deddy, Jokowi adalah sosok yang bermain di balik semua scenario itu. Tuduhan ini yang membuat Jokowi memberi respon sehingga perdebatan panas di antara keduanya mulai tampak. Jokowi pun sudah berani mengancam kalau ia terus dipojokkan. ***
