Analis Komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M.
Jamiluddin Ritonga menilai kalau suara tuntutan adili Presiden ke-7 RI Joko
Widodo atau Jokowi dari berbagai elemen masyarakat diprediksi semakin meluas. Penyebabnya,
kata dia, bisa jadi karena adanya kesamaan dalam menilai Jokowi ketika
berkuasa. Apalagi para pro Jokowi di masa lalu semakin banyak berbalik arah
setelah kebusukan Jokowi mulai terbongkar di mana-mana.
Aksi menuntut 'Adili Jokowi' menggema di berbagai wilayah di Indonesia.
"Gerakan adili Jokowi terus meluas ke berbagai daerah. Jokowi bisa saja dinilai sebagai sosok yang melakukan KKN. Perbuatan ini memang paling dihujat selama reformasi,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, predisposi atau sikap awal masyarakat Indonesia yang sudah anti dengan praktik dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) selama 10 tahun bisa jadi terpendam selama Jokowi berkuasa.
"Setelah Jokowi lengser, predisposisi itu diluapkan dalam berbagai aksi. Menariknya beragam aksi itu dalam thema yang sama, yaitu adili Jokowi," katanya.
Untuk itu, ia berpandangan bahwa munculnya adili Jokowi di berbagai wilayah kiranya ekspresi presdiposisi yang terpendam selama ini. Akibatnya, muncul semacam ledakan ekspresi minor terhadap Jokowi.
"Aksi-aksi seperti itu tampaknya akan terus membesar sampai tujuan mengadili Jokowi terwujud. Sebab, agenda tuntutan yang sama ini datang dari beragam lapisan masyarakat,” katanya.
“Bersatunya berbagai strata di masyarakat dalam melakukan aksi adili Jokowi kiranya akan sulit dibendung. Sebab, semakin di bendung, militansi gerakan itu akan semakin menguat dan membesar,” sambungnya.
Sebelumnya, aksi demo Adili Jokowi juga dilakukan elemen masyarakat di markas polisi daerah (Mapolda). Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo ratusan orang mengatasnamakan Masyarakat Tertindas Barat (Martin). Mereka turut membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan, "Tangkap Jokowi" dan "Adili Jokowi".
Spanduk-spanduk tersebut dibentangkan massa mayoritas emak-emak di tengah jalan hingga menutup separuh Jalan Soekarno-Hatta, tepat depan Mapolda Jabar.
Beralih ke Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dalam aksinya, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.
Aksi serupa digelar sampai ke tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (Aman) itu menuntut penegakan hukum tegas dalam mengadili Jokowi disertai berbagai spanduk bertuliskan "Adili Jokowi".
 |
| Unjuk rasa menuntut penangkapan Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu terus menggema di KPK setiap jumat |
Sedangkan di Sumatera Utara, gerakan perlawanan itu meluas hingga ke menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berbagai kasus korupsinya sudah dilaporkan ke KPK. Dalam hal ini Aliansi Pemuda Sumut bersatu pada dengan Aliansi Pemuda Maluku Utara mendorong KPK segera bertindak menangkap Bobby Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu.
Aliansi pemuda Maluku Utara ambil bagian memprotres Bobby Nasution karena kasus korupsi yang melibatkan menantu Jokowi itu terkait dengan tambang nikel yang ada di Halmahera, Maluku Utara. Bahkan keterlibatan Bobby Nasution sudah berkali-kali disebut di dalam persidangan tindak pidana korupsi Ternate. Namun KPK tetap saja tidak berani bertindak.
Aksi KPK yang masih saja melindungi Bobby merupakan salah satu pemantik maraknya protes warga untuk menuntut lembaga hukum menyeret keluarga Jokowi ke pengadilan. Sudah menjadi agenda tetap para pemuda Sumut dan Maluku Utara, setiap jumat mereka akan terus melakukan aksi di KPK guna mendorong keberanian lembaga itu untuk menangkap Bobby Nasution.
Namun sampai saat ini keberanian itu belum ada karena keluarga Jokowi masih mendapat perlindungan dari penguasa. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan bahwa hubungannya dengan Jokowi akan tetap manis sehingga kalimat itu bermakna kalau keluarga Jokowi juga masih mendapat perluindingan dari penguasa. **
