Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan berharap Ketua
Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera bertemu dengan Presiden
Prabowo Subianto sebelum kongres PDIP. Pertemuan itu diharapkan bisa melahirkan
komitmen politik antara PDIP dan pemerintah.
Ketua Umum PDIP Megawati akan bertemu Presiden Prabowo dalam waktu dekat. Kabar ini membuat Jokowi ketar ketir
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengakui ada rencana pihaknya mengundang Prabowo dalam Kongres PDIP pada April 2025.
Megawati sendiri, ujar Said, telah menegaskan saat pidato pada Hari Ulang Tahun Ke-52 PDIP pada tanggal 10 Januari 2025 bahwa hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Diakui juga dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Kendati demikian, Said Abdullah menegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang menghajar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hasto saat ini sudah berstatus tersangka di KPK. Hanya tinggal waktu baginya untuk dimasukkan ke dalam tahanan. Status tersangka Hasto tidak lepas dari perseteruan PDIP dan Jokowi yang kian memanas sehingga muncul analisis kalau penetapan tersangka kepada Hasto tidak lepas dari peran Jokowi.
Bukan rahasia umum lagi kalau Jokowi masih memiliki pengaruh di KPK bahkan juga di lembaga kepolisian. Bahkan sebagian besar orang-orang Jokowi juga masih ditampung di pemerintahan Prabowo.
Maka itu, pertemuan antara Megawati dan Prabowo diharapkan bisa memutus matarantai kekuasaan Jokowi yang masih kokoh di pemerintahan sampai sekarang. Bagaimana pun juga, Megawati tentu tidak nyaman kalau PDIP akan memberi dukungan kepada Pemerintah, tapi pengaruh Jokowi masih kuat di sana.
Hal inipula yang membuat rencana pertemuan Megawati-Prabowo menghadirkan kekuatiran kepada Jokowi.
Megawati sendiri, ujar Said Abdullah, memberi perhatian yang serius kepada kasus yang dialami Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Penegasan itu diungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima.
"Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi, jangan dimaknai pernyataan Bu Mega sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto karena tidak ada kaitannya dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum," tutur Said Abdullah.
Said berpendapat bahwa pernyataan Megawati tersebut sebagai bentuk harapan kepada Prabowo agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum supaya arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi tumbuh berkembangnya perekonomian nasional.
Ia menuturkan harapan tersebut tentu sesuai dengan harapan semua pihak serta sebagai ungkapan makna bahwa Megawati bersahabat baik dengan Prabowo karena faktanya memang tidak ada hal yang menyebabkan hubungan keduanya retak dan memang telah bersahabat sejak lama.
"Mohon doanya saja kedua tokoh bangsa ini bisa segera bertemu secara fisik meskipun saya yakin hubungan batin kedua beliau tetap erat," ucap Said.
Pertemuan Megawati dan Prabowo, lanjut Said, tentu baik bagi kehidupan politik nasional dan setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung.
Selain itu, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut meminta agar hubungan baik kedua tokoh juga jangan diartikan sebagai "politik dagang sapi", PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan lantaran kedua tokoh tidak memiliki karakter demikian.
Ia pun menegaskan bahwa tidak masuknya PDIP dalam pemerintah bukan berarti dimaknai sebagai partai oposisi. Maka dari itu, Said menekankan bahwa posisi partainya akan tetap berada di luar pemerintahan dan akan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Prabowo.
"Saya kira pilihan posisi seperti ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus. Persahabatan tanpa konsesi," tuturnya. **
