Wali Kota Medan Bobby Nasution (kiri) bersama Samuel Nababan (kanan) saat mendampingi pengusaha Rudy Salim Gunawan (tengah) yang datang ke Medan beberapa waktu lalu. |
Dalam menjalanan bisnis tambang illegal dan penyelundupan nikel di Maluku Utara, menantu Joko Widodo, Bobby Nasution tidak bekerja sendirian. Ia memiliki tim kerja yang umumnya merupakan pengusaha yang bergabung dalam HIPMI. Salah satu tangan kanannya adalah Samuel Larso Pardomuan Nababan atau lebih sering dipanggil Samuel Nababan.
Samuel merupakan Ketua Kompartemen Sumber Daya Mineral dan Energi Batubara Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) pada 2022. Anak muda ini berteman dekat Bobby sejak keduanya aktif dalam kepengurusan HIPMI sejak 2018.
Ketika kasus korupsi tambang Blok Medan mencuat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate Oktober 2024, KPK sudah didesak untuk memeriksa Bobby Nasution dan istrinya Kahiyang karena keduanya terlibat dalam pusaran korupsi itu. Tapi KPK tidak berani bertindak karena gentar menghadapi pengaruh Jokowi yang sangat kuat.
Untuk menghindari dari rasa malu, KPK lantas memanggil Samuel Nababan untuk menjalani pemeriksaan. Samuel adalah salah satu operator bisnis tambang milik Bobby yang ada di Maluku Utara. Ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu pemegang saham di Perusahaan itu.
Dua kali sudah KPK mengirimkan surat penggilan kepada Samuel. Panggilan pertama dilayangkan pada 20 Oktober 2024 sedangkan yang kedua menyusul sepekan kemudian.
Tapi keduanya ditolak. Samuel kabarnya membuang surat penggilan itu ke tong sampah. Ia pun memaki-maki KPK sebagai lembaga yang tidak tahu malu. Samuel bahkan menantang KPK untuk memanggilnya secara paksa.
Samuel berani bertindak demikian karena ia yakin Bobby Nasution dan Jokowi tidak akan tinggal diam membiarkannya diperiksa KPK. Kalau sempat Samuel buka suara, masalahnya pasti akan luar biasa. Maka itu, Samuel sangat yakin Bobby dan Jokowi tetap berada di belakangnya.
Dugaan itu sangat benar. Buktinya. sejak panggilan kedua itu, KPK tidak lagi berani mengirimkan surat panggilan paksa kepada Samuel. Nyali KPK ciut tatklala tahu orang-orang yang melindungi Samuel. Hal ini menjadi bukti kalau KPK tidak hanya takut kepada keluarga Jokowi, tapi juga tidak berani menyentuh orang-orang dekat mereka.
“Benar, sudah sudah kali dipanggil tapi tidak datang. Sampai saat ini belum ada informasi dari penyidik apakah saudara Samuel akan dipanggil secara paksa," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi pada Minggu (27/10/2024).
KPK tentu membantah kalau lembaga itu dikatakan takut kepada orang-orang di lingkaran Bobby Nasution. Namun faktanya KPK tidak berani bertindak apapun.
Desakan untuk memeriksa Samuel dan menangkap Bobby Nasution sudah berkali-kali disampaikan masyarakat, KPK tetap tidak berani bertindak. Alasannya macam-macam. Pada dasarnya lembaga itu takut..!
Sampai saat ini Samuel Nababan masih bebas menjalankan bisnisnya di berbagai wilayah di Indonesia. Ia tetap menjadi orang kepercayaan Bobby Nasution.
Pada Pilkada Gubernur 2024, Samuel Nababan merupakan salah satu pimpinan relawan Bobby Nasution yang aktif berberak di tataran anak muda. Sebelumnya, pada Pilkada Medan 2020, Samuel juga bertindak sebagai koordinator relawan untuk mendukung kampanye Bobby Nasution dalam merebut jabatan Walikota.
Gerakan Samuel di kalangan relawan sangat menonjol. Ia sukses menggalang sejumlah buzzer dan influenzer untuk bekerja membantu kampanye Bobby. Dana kampanye yang dikelolanya sangat besar sehingga Samuel mampu bergerak di semua lini.
Menurut catatan Kajianberita.com, setidaknya ada tiga perusahaan besar yang dikelola Samuel Nababan bersama Bobby Nasution, yaitu PT Anugerah Wira Cipta, PT Sahabat Jaya Reswara dan PT Wirasena Cipta Reswara. Ketiga perusahaan itu bergerak di sektor kontruksi dan tambang. Kantornya tercatat beralamat di gedung dan lantai yang sama di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
Meski tinggal di Jakarta, Samuel masih kerap bolak balik ke Medan karena ada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakannya bersama Bobby di kota ini. Samuel pula yang kabarnya aktif menjadi penghubung antara Bobby dengan kelompok bisnis Raffi Ahmad.
Pada 2022, Samuel sebenarnya sudah bergerak di Sumatera Utara mempersiapkan Bobby yang dipersiapkan maju bertarung pada pemilihan Gubernur 2024. Kala itu Samuel menggagas kegiatan sepakbola Bobby Nasution (Bonas) Cup, ajang turnamen sepakbola yang diikuti tim dari berbagai daerah di Sumut.
Konon Baktiar Sibarani yang merupakan mantan Bupati Tapanuli Tengah juga aktif berperan sebagai mitra Bobby Nasution dalam kegiatan bisnis tambang di Maluku Utara. Ada pula sosok Jenderal Pol (purna) Agus Andrianto yang memiliki saham cukup besar di dalamnya.
Keberadaan nama-nama seperti Bobby Nasution, Bakhtiar Ahmad Sibarani, Agus Andrianto dan Samuel Nababan menjadi gambaran betapa besarnya bisnis tambang yang digarap kelompok ini di Maluku Utara. Belajangan nama Airlangga Hartarto dan Ketua Golkar Bahlil Lahadalia juga sempat disebut berperan dalam bisnis tersebut.
Saat korupsi tambang Maluku Utara mencuat ke permukaan, KPK hanya berani menangkap Abdul Gani Kasuba (AGK) yang saat itu menjabat gubernur Maluku Utara. AGK kemudian divonis 8 tahun penjara. Namun nama-nama lain yang sempat dibeberkan AGK di pengadilan, seperti Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu, sama sekali tidak tersentuh.
KPK hanya berani memanggil Samuel karena perannya sebagai operator bisnis tambang Bobby Nasution. Toh, sura panggilan itu dianggap bak taik kucing oleh Samuel. Pada akhirnya KPK pun takut melakukan panggilan susulan.
Jadi kalau dikatakan KPK merupakan lembaga independen yang berani menindak siapapun yang terlibat korupsi, jelas itu adalah omong kosong. Lembaga itu hanya berani menyentuh orang-orang yang tidak mendapat perlindungan dari kekuasaan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto adalah contoh nyata. Keterlibatan Hasto dalam kasus suap Harun Masiku sebenarnya telah tercium KPK sejak 2019. Namun KPK tidak berani bertindak karena waktu itu hubungan Hasto sebagai politisi PDIP dengan Presiden Jokowi sangat akrab.
Demo di KPK menuntut penangkapan Bobby Nasution dan Samuel Nababan |
Kejadian yang sama mungkin akan berlaku bagi Samuel dan Bobby Nasution. Selagi pengaruh Jokowi masih kuat di jaringan kekuasaan, sulit dipercaya KPK akan berani memeriksa mereka. Apalagi pimpinan KPK yang berkuasa saat ini (2024-2029) adalah orang-orang pilihan Jokowi.
Jadi bagi masyarakat yang ingin melihat KPK bertindak berani memeriksa kasus korupsi Bobby, sebaiknya jangan berharap banyak. Mungkin setelah periode KPK yang sekarang selesai, baru mereka akan bertindak. Itupun sangat bergantung kepada siapa presidennya.
Kalau saja presiden 2029 nanti adalah Gibran, maka kasus Blok Medan ini pasti akan lenyap dilumat angin. Inilah realita hukum di Indonesia..!**